Kementerian PPN/Bappenas menyatakan proses perencanaan dan penganggaran Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku bagi kementerian/lembaga lainnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas Ari Prasetyo dalam sidang lanjutan pengujian U Mahkamah Agung, UU Komisi Yudisial, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Perbendaharaan Negara pada Permohonan Nomor 189/PUU-XXIII/2025. Menurut Ari, mekanisme penganggaran BPK tet